GLOBALISASI

Pada kuartal pertama tahun 2002, semua media kapitalis, baik di Indonesia, maupun dunia, beramai-ramai mengabarkan sebuah berita: ekonomi dunia pulih. Indeks pasar-pasar saham berhasil kembali ke indeks sebelum 9 September, 2001. Indeks konsumsi dan industri juga meningkat yang, dalam buku-buku ekonomi liberal (yang bangkrut itu), dilihat sebagai peningkatan aktivitas ekonomi yang positif. Resesi telah berakhir, kata banyak ekonom. Resesi, yang paling mirip dengan situasi tahun 1929 dan paling lunak, telah berakhir, begitu teriak para pendukung globalisasi.

Tapi, dengan mudah, hanya beberapa bulan kemudian, harga-harga saham kembali merosot, nilai Dollar kini lebih rendah dari nilai Euro, usaha telekomunikasi global hancur berantakan, dan di dunia usaha terjadi sebuah krisis besar akibat manipulasi akuntansi di perusahaan-perusahaan raksasa. Lalu di mana semua perbaikan ekonomi yang digembar-gemborkan? Sekali lagi, setelah berulang kali, semua alat ukur (indikator) ekonomi yang diterangkan kaum borjuis ternyata terbukti bangkrut, tak mampu mengukur sistem ekonomi yang mereka sokong.
Mari kita lihat pertumbuhan ekonomi Amerika sebesar 5.8% pada kuartal pertama 2002, yang menggembirakan para kapitalis internasional. Meski sangat mengesankan, tapi jika dilihat komponen-komponennya ternyata tak terlalu mengesankan. Faktor pertama, pertumbuhan tersebut didorong oleh pemotongan aset perusahaan-perusahaan pada akhir tahun 2001, yang menghasilkan angka pertumbuhan sekitar 3%. Faktor kedua, adalah belanja pemerintah yang mendorong angka pertumbuhan sebesar 1.5%, yang didalamnya terdapat peningkatan anggaran belanja militer sebesar 20% per tahun. Faktor ketiga, adalah pembelanjaan konsumen yang mendorong pertumbuhan sebesar 2.6%. Sementara itu, investasi tetap (pembelian aset-aset untuk produksi) dan nilai ekspor justru merosot, memberikan pertumbuhan negatif sekitar 2%.
Apa makna perbaikan ekonomi seperti itu untuk kelas pekerja dan kelas-kelas terhisap di Amerika ataupun negeri-negeri maju lainnya? Pertama, angka pengangguran naik sampai ke tingkat 6%. Para kapitalis memecat para buruh untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga arus investasi tetap terjadi dan dengan harga saham yang tetap tinggi, karena para kapitalis finansial (bank dan manajemen dana) mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi saat mengucurkan dana mereka. Kedua, perkembangan demokrasi dihambat, guna mempertahankan stabilitas sistem politik mereka karena dipastikan keresahan sosial akan meningkat tajam (pemogokkan dan aksi-aksi buruh yang di-phk kini meningkat di negeri-negeri maju). Ketiga, di tengah meluasnya kemiskinan dan berkurangnya kesejahteraan, pemerintah negeri maju malah membelanjakan uang negara, uang yang dirampok dari rakyat miskin negeri maju atas nama nasionalisme, untuk kepentingan militer (perang terhadap Afghanistan dan rencana penyerbuan ke Irak) dan untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut. Sementara itu, pajak untuk kaum kaya dikurangi, bahkan kaum kaya dibebaskan dari pajak.
Itu lah salah satu alasan utama mengapa militerisme meningkat dan demokrasi dihambat di negeri-negeri maju. Bahkan, situasi ketegangan sosial, yang mulai meletup di mana-mana, dijadikan alasan ideologis yang diselubungi oleh kebijakan imperialisme: “Perang Melawan Terorisme”.
Pemerintah borjuis negeri maju punya banyak cara untuk membuat kebijakan tersebut agar kelihatan memiliki dasar. Menciptakan ketakutan massa, memompa histeria melalui media massa borjuis, dan rekayasa pengiriman virus anthrax lewat pos?kini terbukti bahwa virus anthrax yang disebarkan adalah virus yang diciptakan oleh proyek pengembangan senjata biologis Amerika Serikat (AS). Pembatasan imigrasi ditumbuhkan dengan meningkatkan sentimen rasialisme, karena terorisme digambarkan dari negara-negara dunia ketiga: Amerika Latin, Asia, dan Jazirah Arab.
Bukan kah kebijakan militerisme akan memancing instabilitas di mana-mana, di seluruh dunia? Bukan kah kini gerakan anti perang imperialis menyebar di seluruh penjuru dunia, menyatukan semangat anti globalisasi ke dalam pertempuran sengit melawan kapitalisme dunia? Dua pertanyaan ini akan menghantui kita, padahal masih banyak dari kita memandang kapitalisme sebagai sistem yang paling demokratis, memandang kapitalisme akan mendatangkan kemakmuran dan perdamaian. Itu lah yang selama ini dikatakan oleh segenap media borjuis di mana pun juga, yang dikatakan lembaga-lembaga borjuis seperti Bank Dunia dan Persatuan Bangsa-Bangsa. Jawaban dua pertanyaan itu adalah ya, akan merupakan beban yang harus dijawab.
Tapi kebijakan militerisme memiliki dimensi lain, yang harus dilihat dari kacamata atau pisau analisa yang berbeda. Kebijakan militerisme justru adalah kebijakan yang diandalkan kapitalisme untuk meredam instabilitas, karena instabilitas bukan hanya muncul dari perang, tetapi lebih dalam lagi: dari sistem kapitalisme yang selalu terkena krisis. Kebijakan militerisme, dalam bentuk ekstrim dua perang dunia (1914-1918 dan 1939-1945) dan perang dingin berkepanjangan (1948-1989), juga memiliki peran melayani kepentingan para kapitalis: perluasan pasar dan pembaharuan teknologi produksi.
Perang Dunia I (1914-1918) meletus setelah pembunuhan Prince Ferdinand, putra mahkota Imperium Austria-Hungaria, yang berkuasa di zazirah Balkan dan Eropa Tengah. Tapi yang menjadi bahan bakar perang, yang mengorbankan jutaan nyawa, adalah perebutan koloni-koloni di Timur Jauh (daratan Cina) dan Afrika, yang telah terjadi puluhan tahun sebelumnya, dan daerah-daerah industri yang dipersengketakan di Eropa Barat. Di daratan Cina, para kapitalis Jerman dan Inggris bersaing memperluas koloni mereka, yang mereka rampok setelah perang candu. Di zazirah Arab dan Mesir, kekuasaan Imperium Turki, yang melemah, membuat daerah yang kaya minyak dan di mana jalur utama perdagangan (Terusan Suez dan bagian timur Laut Mediterania), menjadi incaran kapitalis Inggris. Bahkan Konstantinopel (Ankara), yang menjadi ibukota Turki, dan bagian selatan Balkan (wilayah jajahan Turki), menjadi incaran kapitalis dan monarkis Rusia. Diawali dengan perlombaan pertumbuhan angkatan laut dan persenjataan yang mengiringi persaingan perluasan pasar, perdagangan, dan sumber-sumber bahan mentah di koloni-koloni, dengan mudah isu pembunuhan Pangeran Austria-Hungaria meletus menjadi Perang Dunia. Perang Dunia tersebut memiliki akhir yang diakibatkan situasi revolusioner pemberontakan para prajurit, kaum tani, dan kelas pekerja di negeri-negeri yang berperang (seperti revolusi Rusia 1917, revolusi Jerman 1918). Kemudian, terjadi pembagian wilayah-wilayah dunia melalui perjanjian Versailles. Tidak heran, jika Perang Dunia I dikatakan oleh banyak sejarawan sebagai perang yang mengakhiri perang-perang (kolonial) lainnya.
Penjatahan dunia, yang dihasilkan perjanjian Versailles, ternyata tak mengakhiri ketegangan politik antar imperialis dunia. Malahan booming ekonomi yang muncul justru melahirkan bencana yang lain: persaingan untuk perluasan pasar. Itu disebabkan kelebihan kapasitas produksi di negeri-negeri imperialis seperti AS dan Inggris. Resesi ekonomi 1929 adalah titik di mana para kapitalis mulai memikirkan perluasan pasar.
Dalam keadaan booming, harga-harga saham jelas meroket, dan membuat kaya para calo saham, kapital finans, dan memungkinkan investasi besar-besaran industri manufaktur. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah barang-barang yang diproduksi, tingkat keuntungan menurun karena itu, untuk memenangkan persaingan, para kapitalis menurunkan harga barang-barang mereka. Tapi, persoalannya, kapasitas produksi yang berlebih itu adalah hasil dari investasi yang besar?terutama dalm peningkatan teknologi untuk mengatasi pesaing-pesaing mereka?yang juga mengharapkan keuntungan yang tinggi. Begitu menyadari tingkat keuntungan yang terjadi lebih rendah dari harga saham, para investor beramai-ramai menarik dana mereka, melepas saham-saham mereka di pasar (stockmarket crash).
Kembali, untuk menyalurkan kelebihan kapasitas produksi, para kapitalis merasa perlu memperluas pasar. Bahkan kalau perlu menghancurkan kapasitas produksi saingan mereka. Adolf Hitler berkata Lebensraum (Ruang Hidup) untuk menyatakan kebutuhan kapitalis Jerman memperluas pasar di Eropa. Bahkan banyak kapitalis Amerika, yang terlibat dalam industri-industri Jerman, ikut berinvestasi dalam industri mesin-mesin perang Jerman, karena politik netral dan isolasi Amerika. Di belahan bumi lainnya, lemahnya kapitalis Perancis dan Belanda di Asia Tenggara membuat Amerika dan Jepang terlibat perang dagang, yang berujung pada embargo minyak bumi atas Jepang. Semua konflik komersial itu berakhir dengan Blitzkrieg (serangan kilat) Jerman untuk merebut Gdansk (kota pelabuhan dan industri Polandia) dan serangan Jepang atas Pangkalan AS di Pearl Harbor.
Tapi, jauh sebelum 1939, kebijakan militerisme dan intervensi militer telah dilakukan oleh negeri-negeri imperialis. Salah satu sektor kapasitas industri yang berlebih, terutama baja dan mesin-mesin berat, digunakan untuk mengembang industri senjata, dan diarahkan oleh Pemerintahan Roosevelt sebagai bagian perbaikan ekonomi setelah resesi. Jepang memperluas imperiumnya ke dataran Manchuria (utara Cina) padahal, di sana, AS memiliki kepentingan komersial. AS juga mengerahkan tentaranya membantu Chiang Kai Sek, Jenderal Kuomintang. Di Eropa, revolusi Spanyol meletus setelah Jenderal Franco berupaya mengkudeta pemerintahan aliansi kaum sosialis dan demokrat yang menang melalui pemilu. Pasukan Franco terdiri dari para pendukung jenderal-jenderal kanan, tuan tanah, kapitalis, dan gereja katolik, dengan dukungan alat-alat perang baru dari Jerman dan Italia.
Perang-perang tersebut dengan gamblang memperlihatkan kepentingan perluasan pasar para kapitalis. Tapi kita tak boleh melupakan bahwa di balik itu para kapitalis memanfaatkan perkembangan teknologi militer untuk mengembangkan teknologi produksi mereka. Pembangkit listrik tenaga nuklir, yang luar biasa murah dalam menghasilkan listrik, adalah hasil dari pengembangan bom atom. Penempatan satelit, yang memajukan komunikasi dunia, adalah hasil dari pengembangan rudal-rudal balistik Jerman. Komputer, adalah hasil dari pengembangan mesin-mesin kode rahasia Jerman dan Inggris. Bahkan manajemen transportasi, yang kini berkembang, adalah hasil pengembangan perencanaan pendaratan pasukan besar-besaran yang terjadi di Pasifik, Afrika, dan Eropa Barat. Begitu banyak keuntungan yang diperoleh para imperialis dari kebijakan militerisme mereka.
Kepentingan pasar para kapitalis juga lah yang kemudian menghasilkan perang dingin dan perang-perang terbuka di Alzazair, Vietnam, Kamboja, dan daerah-daerah lainnya. Bahkan, meski mereka menggunakan isu demokrasi untuk menghabisi Jerman, Italia, dan Jepang, para imperialis juga menciptakan (atau setidaknya membantu proses tersebut) rejim-rejim otoriter, sebagian besar mengusung dominasi militer, seperti rejim Soeharto, junta-junta militer di Amerika Latin, dan berbagai tempat lainnya.
Kondisi krisis yang memuncak pada pertengahan tahun 2001 akhirnya membuat para kapitalis kembali kepada kebijakan militerisme. Hal tersebut disebabkan berbagai kebutuhan mendesak para kapitalis untuk menjaga posisi kelas mereka.
Pertama, perlawanan terhadap kapitalisme, dalam isu anti globalisasi, telah mencapai tingkat mobilisasi massa yang tinggi. Bahkan perlawanan tersebut telah melahirkan cikal bakal kerja sama antar rakyat dari berbagai negeri untuk melawan kapitalisme, yang telah berwujud dalam bentuk mobilisasi puluhan sampai ratusan ribu massa untuk memprotes setiap pertemuan para kapitalis dunia. Sampai-sampai, pertemuan WTO dipindahkan ke Doha, Qatar, karena rasa takut kapitalielah meningkat menjadi persoalan kebangsaan, sebagai akibat penindasan yang dilakukan TNI pada masa lalu, kini oleh Megawati dijadikan daerah darurat militer. Semua itu jelas-jelas merupakan upaya mempercepat proses pembungkaman demokrasi.
Dalam kondisi-kondisi demokrasi yang semakin menyempit lagi, karena desakkan dari imperialisme, sangat penting, bagi gerakan demokrasi di Indonesia, untuk menyatukan kekuatan dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang kini berkuasa. Tanpa hal tersebut, semua hasil yang dicapai oleh gerakan reformasi 1998 akan menguap, tanpa makna.